Thursday 13 May 2010

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

Monday 3 May 2010

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


No. 96, 2009
ADMINISTRASI. PERHUBUNGAN. Kendaraan. Prasarana. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

Sunday 2 May 2010

PP 44/1993, KENDARAAN DAN PENGEMUDINomor:44 TAHUN 1993 (44/1993)Tentang KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PP 44/1993, KENDARAAN DAN PENGEMUDI
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 44 TAHUN 1993 (44/1993)
Tanggal: 14 JULI 1993 (JAKARTA)
Tentang: KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1993 T E N T A N G PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1993
T E N T A N G
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PP 43/1993, PRASARANA DAN LALU LINTAS JALANNomor:43 TAHUN 1993 (43/1993)Tentang:PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

PP 43/1993, PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 43 TAHUN 1993 (43/1993)
Tanggal:14 JULI 1993 (JAKARTA)
Tentang:  PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

KEPUTUSAN MENTERI LEMBAGA PELAKSANAAN UU NO I4TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


KEPUTUSAN MENTERI
LEMBAGA PELAKSANAAN UU NO I4TAHUN 1992
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Umum
a. Pcmbinaan dibidang LLAJ yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus