FORUM K-2 BERGERAK

SELEKSI CPNS DISINYALIR MARAK HONORER SILUMAN

SAIFUL : “Ini sungguh aneh dan tidak manusiawi. Mereka yang betul-betul mengabdi tidak lulus, sedang ada yang tidak mengabdi justru lulus. Kan aneh”.

Palopo,-

Merebaknya isu “honorer siluman” dalam seleksi CPNS Honorer Kategori II (K-2) membuat geram sejumlah pihak.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah daerah pun beramai-ramai membentuk forum komunikasi sesama honorer guna mengumpulkan sejumlah informasi dan bukti terkait keberadaan honorer siluman.

Informasi yang dihimpun wartawan media ini dilapangan menyebutkan, sejumlah forum komunikasi honorer bahkan telah melaporkan hal ini kebeberapa lembaga tinggi Negara terkait, seperti BKN Pusat, Kemenpan, Ombudsman, Mabes Polri, bahkan hingga kepada Presiden Republik Indonesia.

Tak hanya itu, guna meredam pergerakan “honorer siluman”, forum komunikasi Honorer diberbagai daerah pun menemui Bupati dan Walikota serta instansi hingga unit yang mengeluarkan SK bagi para honorer yang diduga siluman.

Dikota palopo misalnya, Forum Honorer K-2 telah melaporkan beberapa oknum yang disinyalir siluman kepada berbagai instansi dan lembaga terkait.

Saiful, Ketua Dewan Presidium LPPM Indonesia yang dipercayakan untuk mendampingi Forum Honorer K-2 Kota Palopo, dengan tegas mengatakan akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah lolosnya Honorer Siluman menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh honorer yang betul-betul telah mengabdi, namun dinyatakan tidak lulus, namun dilain pihak, sejumlah oknum yang belum pernah mengabdi justru dimunculkan sebagai peserta yang lulus seleksi CPNS.

“Ini sungguh aneh dan tidak manusiawi. Mereka yang betul-betul mengabdi tidak lulus, sedang ada yang tidak mengabdi justru lulus. Kan aneh”, tutur Saiful heran.

Kepada wartawan, Saiful mengaku selain melapor keberbagai Lembaga Tinggi Negara, forum honorer K-2 Kota Palopo yang didampinginya, juga telah menemui walikota Palopo, serta melayangkan “surat edaran” kebeberapa instansi hingga Unit kerja yang diduga terdapat “Honorer Siluman”, dengan tujuan menyadarkan setiap kepala unit dan satuan kerja tentang resiko yang akan dihadapi jika tetap berkeras meloloskan mereka yang tidak berhak (fiktif,red).

Dijelaskannya, apabila upaya yang mereka lakukan tetap tidak mampu menyadarkan pejabat terkait, khususnya kepala unit dan satuan kerja hingga Walikota selaku penanggungjawab, dirinya akan kembali kejakarta untuk membawa sejumlah data tambahan, serta mempertegas laporan dibeberapa lembaga tinggi Negara, khususnya dilingkup penegak hukum (Mabes Polri,red).

“Tapi itukan langkah terakhir jika para pejabat khususnya Walikota dan jajarannya tetap bersikeras meloloskan orang-orang yang tidak berhak”, tegasnya lagi.

Ditemui usai pertemuan dengan walikota Palopo, dirinya optimis akan mendapatkan hasil yang memuaskan, khususnya dalam hal menghambat oknum yang tidak berhak menjadi PNS.

“Itulah target awal kita,” tutur Saiful.

Keyakinan tersebut muncul setelah dirinya bersama forum K-2 mengaku mendapat “restu” dari walikota palopo untuk tetap menjalankan misi Forum dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti, serta mengawasi proses seleksi dan verifikasi pemberkasan CPNS yang dilakukan panitia yang telah dibentuk.

“Inikan satu kemajuan, serta patut mendapat apresiasi dari semua pihak, khususnya para honorer yang saat ini tengah berjuang untuk menuntut keadilan”, tambahnya.

Seolah tak ingin kecolongan, melalui awak media yang hadir, Saiful meminta seluruh pejabat terkait, khususnya walikota Palopo dan jajarannya agar dapat lebih berhati-hati dalam menandatangani dan menerbitkan berkas CPNS yang kelak akan diajukan menjadi PNS.(AR).

Foto : Tampak Walikota Palopo, H.M Judas Amir (Kiri), saat menerima Perwakilan Forum Honorer Kategori II (K-2) bersama Aktivist LSM Pendamping, sabtu 29/3/2014, dirumah Jabatan Walikota Palopo.(Fredi).