PEMKOT LAYANI PEMBERKASAN, FORUM K-2 SIAP POLISIKAN PEJABAT

Palopo,

Kisruh pengangkatan CPNS Honorer Kategori dua (K-II) bermasalah kian memanas.

Sejak penentuan kelulusan yang diumumkan diberbagai media, sejumlah pihak menilai penetapan kelulusan honorer K-II sangat tidak manusiawi, serta sarat manipulasi. Tak ayal, sejumlah honorer yang merasa berhak namun dinyatakan tidak lulus pun bergerak.

Keterangan yang dihimpun media ini menyebutkan, saat ini Forum Honorer K-2 Kota Palopo juga tengah melakukan verifikasi data honorer yang lulus.

Saiful, Ketua Dewan Presidium LPPM Indonesia yang ditunjuk untuk mendampingi Forum K-2 Kota Palopo mengklaim telah mengantongi ratusan nama honorer yang diduga kuat bermasalah.

Selain terindikasi fiktif (tidak pernah mengabdi), forum K-2 melalui LSM Pendampingnya mengaku menemukan sejumlah kejanggalan lain dalam penentuan kelulusan ini.

Disamping itu, Forum K-2 juga mencium adanya aroma penyimpangan terstruktur serta terprogram yang kini dirancang dan dilakukan oknum pejabat tertentu dengan tujuan menghindarkan diri dari jeratan hukum, dalam upaya meloloskan oknum tertentu menjadi PNS.

Menurut Saiful, munculnya sikap “nekad” dari beberapa pejabat untuk memberikan rekomendasi dan pengesahan Dokumen dikarenakan banyak hal, diantaranya tekanan atasan, adanya penerimaan uang dari mereka yang telah lulus namun dinyatakan bermasalah, faktor keluarga, dan adapula yang hanya ikut-ikutan dengan pertimbangan apabila ada resiko hukum, maka akan banyak yang terseret.

Menyikapi adanya indikasi “penyimpangan terencana” dalam proses pemberkasan (verifikasi dan validasi data) honorer yang dinyatakan lulus, dirinya makin yakin akan memperbesar peluang membongkar pemalsuan dokumen yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS K-2.

Dicontohkannya, salah satu bentuk pemalsuan terencana dalam kasus ini, yakni kegigihan oknum pejabat tertentu mengesahkan Surat Keputusan (SK) pada tahun tertentu, meskipun mereka tidak mengetahui secara persis kebenaran dokumen itu.

Ditambahkannya, salah satu alasan “klise” yang kerap kali dilontarkan oknum pejabat seperti itu, yakni mereka hanya megesahkan berkas sesuai dengan Aslinya.

“Kami hanya mengesahkan sesuai dengan aslinya pak. Soal asli atau tidak itu bukan urusan kami”. Tutur saiful menirukan ucapan salah satu pejabat yang mengaku telah mengesahkan Dokumen honorer yang terindikasi bermasalah.

Kepada awak media saiful menegaskan, siapapun yang terlibat dalam proses pemalsuan dokumen, baik pembuat, pemakai hingga yang turut mengesahkan, akan menjadi subyek laporan mereka selanjutnya.

“Termasuk Walikota dan sekretaris daerah, bersama Tim Verifikasinya jika mereka tetap berani membuatkan rekomendasi untuk mereka yang bermasalah.” Tegasnya.

Dikatakannya, laporan pemalsuan dokumen adalah salah satu langkah alternative yang akan diambil menyikapi keberanian oknum pejabat, khususnya sekretaris daerah membuat pernyataan atas sejumlah dokumen yang terindikasi Palsu.

“Untuk itu kami sudah membentuk Tim Khusus untuk mengumpulkan sejumlah data pendukung”. Terangnya. (Rizal/Sl).

Foto : Tampak suasana pertemuan antara LSM Pendamping Forum K-2, Staff BKD, dan Asisten III, di ruang Asisten III Pemerintah Kota Palopo.

Foto : Tampak Perwakilan Forum Honorer Kategori II (K-2) Kota Palopo bersama Aktivist LSM Pendamping, usai pertemuan dengan Ketua Ombudsman di Jakarta.(Fredi).