DI DUGA MAIN PROYEK, KADES BANTILANG ABAIKAN PELAYANAN

Towuti,-

Perkembangan pembagunan di setiap desa tidak terlepas dari peran  pemerintah yaitu pemerintah desa  setempat,

Namun lain halnya yang di keluhkan masyarakat Desa bantilang kecematan towuti kabupaten luwu timur yang di nahkodai arifin,S.Ag selaku kepala desa bantilang dengan kemimpinan selama dua priode sampai saat ini dana anggaran dana desa yang di kelola yang tidak Nampak keperuntukannya yang jadi tanda Tanya besar bagi masyarakat setempat apa yang telah dibagun dari anggaran trsebut,

Namun dalam hal ini yang Nampak adanya  perkembangan pembangunan di desa tersebut hanya bersumber dari dana APBD melalui proses Unit layanan pengadaan (ULP) atau proyek penunjukan langsung seperti pengerasan jalan di desa bantilang,

dan di duga keras kades bantilang sering mendapatkan proyek APBD dengan  melalui pelelangan di ULP atau penunjukan langsung dan penawaran melalui OnLine (OL), Seperti pembangunan platdecker di desa bantilang dan lain – lain seperti yang terhimpun oleh media ini.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyrakat setempat yang enggan di Koran kan namanya saat di temui di kediamannya,kamis(31/7/2014).

Ia mendambah kan ” bahwa semenjak kepimpinan kepala desa tersebut yakni arifin,S.Ag kantor desa untuk tempat pelayanan bagi masyrakat bantilang sama sekali tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tidak satu pun pegawai desa yang berkantor,bahkan sekertaris desa yang berstatus PNS seharusnya berkewajiban berkantor sesuai dengan jadwal yang di tentukan pemerintah daerah enam hari kerja,namun Nampak kades tersebut hanya sibuk mengurus kebun merica di siang hari hingga pelayanan di abaikan bahkan mengendarai motor Dinas di kebun miliknya,”katanya.

Hasil keterangan tersebut media ini mencoba penelusuran lebih jauh kelokasi kantor Desa yang di maksud yang berdekatan langsung dengan bangunan sekolah dasar Nampak kantor tersebut tidak pernah dihuni pasalnya halaman kantor telah di penuhi rerumputan dan lantai Nampak kotor,penataan di dalam kantor terlihat semraut hingga terkesan bangunan milik pemerintah ini di nilai mubasir,hingga kades bantilang beserta jajarannya dalam hal ini harus bertanggunggung jawab.(andi makkasau).