AKSI FRONT PERJUANGAN RAKYAT PESISIR

 

Desahmu mengusikku ...

Rintihanmu membangunkanku ... 

Jeritanmu melantangkan suaraku ...

Membangkitkanku ...

Membawaku menuju sebuah Perjuangan ...

Dari tangan-tangan sang Penguasa "Lalim" ...

Kan ku rebut apa yang kau inginkan ...

Kupersembahkan Untukmu dan Anak Cucu kita ...

Salam Juang Saudara-saudaraku ...

Masyarakat Pesisir dan Termarginalkan ...

LPPM INDONESIA
SYARAT PEMBENTUKAN DPW / DPC :

-         MEMILIKI STRUKTUR PENGURUS MINIMAL 3 ORANG

( Ketua, Sekretaris, Bendahar)

PRASYARATAN KEANGGOTAAN : 

1.      FHOTO Copy KTP

2.      PAS FHOTO :

-         Ukuran 4 X 6 = 3 Lembar

-         Ukuran 3 X 4 = 3 Lembar

3.      Curriculum Vitae (Riwayat Hidup)

4.      Biaya Pembuatan ID Card

5.      Siap tunduk dan Patuh pada AD/ART Lembaga

Catatan : Informasi selengkapnya tentang keanggotaan dapat dilihat pada AD/ART Lembaga

UU NO 22 THN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

---

No. 96, 2009

ADMINISTRASI. PERHUBUNGAN. Kendaraan. Prasarana. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;