UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

---

No. 96, 2009

ADMINISTRASI. PERHUBUNGAN. Kendaraan. Prasarana. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

PP 44/1993, KENDARAAN DAN PENGEMUDINomor:44 TAHUN 1993 (44/1993)Tentang KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PP 44/1993, KENDARAAN DAN PENGEMUDI

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 44 TAHUN 1993 (44/1993)

Tanggal: 14 JULI 1993 (JAKARTA)

Tentang: KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1993 T E N T A N G PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1993
T E N T A N G
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PP 43/1993, PRASARANA DAN LALU LINTAS JALANNomor:43 TAHUN 1993 (43/1993)Tentang:PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

PP 43/1993, PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 43 TAHUN 1993 (43/1993)

Tanggal:14 JULI 1993 (JAKARTA)

Tentang:  PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

KEPUTUSAN MENTERI LEMBAGA PELAKSANAAN UU NO I4TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KEPUTUSAN MENTERI

LEMBAGA PELAKSANAAN UU NO I4TAHUN 1992

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Umum

a. Pcmbinaan dibidang LLAJ yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus

SURAT TERBUKA

LEMBAGA PEMERHATI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - INDONESIA

( L P P M – INDONESIA )

Alamat : Komp. Perumahan Bumi Tompottikka Permai Blok C. 131 Palopo.

Telp : 081354681058, e-mail : lppm_plp@ yahoo.co.id

Palopo, 01 Agustus 2009

No : 0001 / DP / LPPM-I / X /2009

Hal : Permintaan Data dan Perhitungan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar

LPPM INDONESIA

Saudara-saudaraku...

Ditengah morat maritnya system penegakan hukum di negara kita,,,

Ditengah hausnya saudara-saudara kita akan hakikat kemerdekaan,,,

Tatkala "Kesejahteraan Masyarakat" hanya jadi slogan dan komodity para kaum Neoliberal dan Kapital,,,

Kebangkitan dan amarah akan jadi jawaban...

Saudara-saudaraku...

Kontrasnya pemandangan tatkala saudara-saudara kita "Masyarakat termarginalkan" berada ditengah kaum Neoliberal dan Neokapitalis, membawa kami berdiri didalamnya... 

...............................

Usaha, kerja keras, kebersamaan, persaudaraan, dan do'a adalah kunci tercapainya semua harapan dan impian.

Kritik, saran serta dukungan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa ini, khususnya para aktivis sosial kemasyarakatan, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan lembaga Founders akan selalu kami harapkan demi tercapainya cita-cita luhur bangsa ini.

Di akhir kata kami haturkan terimah kasih untuk segala dukungan dan partisipasi yang diberikan.

Salam damai dalam perjuangan,,,,