PP NO. 71 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

PP NO. 71 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

PP NO. 71 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DEAD LINE: Razia Berkedok Penertiban

DEAD LINE: Razia Berkedok Penertiban: "

DEAD LINE: Korupsi Ala Pemkot Palopo

DEAD LINE: Korupsi Ala Pemkot Palopo: "'Kronis', inilah kata yang sesuai untuk KORUPSI di Kota Palopo,,, Sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2009 Proses MONEY LOUNDRY terus terjadi. H..."

DEAD LINE: LRA Fiktif Tahun 2004 Pemerintah Kota Palopo

DEAD LINE: LRA Fiktif Tahun 2004 Pemerintah Kota Palopo: "Dugaan Money Loundry APBD Tahun 2004 yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo yang dipaparkan oleh LPPM Indonesia sangat mengejutka..."

LINUX SAJADAH

Sekilas mengenai BlankOn Sajadah
BlankOn Sajadah adalah salah satu racikan (varian) BlankOn Linux yang memuat berbagai perangkat lunak Islami. Paket-paket yang disertakan antara lain pengingat waktu sholat, arah kiblat, Al Qur'an dan terjemah, tartil Qur'an, pembaca hadist dan Kalender Hijriyah.

Korupsi dan Lemahnya Good Governance

Saiful Ramang

Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik yang ilegal maupun yang “dilegalkan” dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara, merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya lost generation bagi Indonesia. Efek dari buruknya tata kelola di negara ini mulai terlihat seperti persistensi tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya penerapan standard keselamatan moda transportasi serta ketimpangan antar kalangan masyarakat yang semakin nyata dipertontonkan.

pt dataran seko perkasa: Investasi Pertambangan Diperkirakan Naik Tahun 201...

pt dataran seko perkasa: Investasi Pertambangan Diperkirakan Naik Tahun 201...: "LHOONG, ACEH, 6/3 - BIJI BESI. Tehnisi Konsultan Pertambangan PT Lhoong Setia Maining, Ahmad Benyamin memperlihatkan pecahan batu mengandun..."

Zulkarnain Hamson: Tiga Bocah Tulang Punggung Keluarga

Zulkarnain Hamson: Tiga Bocah Tulang Punggung Keluarga: "SIANG menjelang petang, di atas sadel motor yang sedang kupacu, meliuk diantara kemacetan sudut jalan Toddopuli Raya dan Batua Raya, Kota Ma..."

Zulkarnain Hamson: CAHAYAMU...

Zulkarnain Hamson: CAHAYAMU...: "Subuh yang dingin ini Mahabbah-MU...dalam bilik sepi Tunjukkanlah padaku jalan pulangku Dalam cahaya seribu bulan impian Jiwa ini kian ke..."

INVESTASI DAN PRESTASI MENUJU PRESTISE: INVESTASI DUNIA TAMBANG BATUBARA INDONESIA

INVESTASI DAN PRESTASI MENUJU PRESTISE: INVESTASI DUNIA TAMBANG BATUBARA INDONESIA: "

PP NO 14 THN 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan umum sepanjang berstatus sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden, calon Wakil Presiden, anggota Tim Kampanye, atau sebagai anggota Pelaksana Kampanye;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

---

No. 96, 2009

ADMINISTRASI. PERHUBUNGAN. Kendaraan. Prasarana. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

PP 44/1993, KENDARAAN DAN PENGEMUDINomor:44 TAHUN 1993 (44/1993)Tentang KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PP 44/1993, KENDARAAN DAN PENGEMUDI

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 44 TAHUN 1993 (44/1993)

Tanggal: 14 JULI 1993 (JAKARTA)

Tentang: KENDARAAN DAN PENGEMUDI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1993 T E N T A N G PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1993
T E N T A N G
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PP 43/1993, PRASARANA DAN LALU LINTAS JALANNomor:43 TAHUN 1993 (43/1993)Tentang:PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

PP 43/1993, PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 43 TAHUN 1993 (43/1993)

Tanggal:14 JULI 1993 (JAKARTA)

Tentang:  PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN