DEAD LINE: INFO BUAT BUPATI LUTRA

DEAD LINE: INFO BUAT BUPATI LUTRA: "OKNUM

GURU PNS 'IDAWATI' BELUM MENDAPATKAN SANSI, DINAS P..."

DEAD LINE: KEPALA SEKOLAH SDN 053 LAWEWE, DINILAI TIDAK BERTA...

DEAD LINE: KEPALA SEKOLAH SDN 053 LAWEWE, DINILAI TIDAK BERTA...: "Sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan dan kepatutan Marlis Tandi Awo’ sebagai Kepala Sekolah.Lu..."

DEAD LINE: MELIRIK KEBERADAAN DESA “LAWEWE” TERISOLIR

DEAD LINE: MELIRIK KEBERADAAN DESA “LAWEWE” TERISOLIR: "Wahyuddin : kami berharap semua pemangku kepentingan yang ada dan peduli terhadap nasib kaum Marg..."

PEMANTAUAN LAHAN SENGKETA

DEAD LINE: LRA Fiktif Tahun 2004 Pemerintah Kota Palopo

DEAD LINE: LRA Fiktif Tahun 2004 Pemerintah Kota Palopo: "Dugaan Money Loundry APBD Tahun 2004 yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo yang dipaparkan oleh LPPM Indonesia sangat mengejutka..."

DEAD LINE: Suara Keadilan

DEAD LINE: Suara Keadilan: "“ SOLIDARITAS PEMUDA, PELAJAR, MAHASISWA, DAN MASYARAKAT UNTUK KEADILAN “Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) merupakan s..."

DEAD LINE: CECEN MENANTI KEADILAN

DEAD LINE: CECEN MENANTI KEADILAN: "SAIFUL : Kami minta Bupati Luwu Utara bersama aparat Penegak Hukum Terkait Menindak Guru SDN 053 ..."

PP NO 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.    bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b.    bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

UU no 23 THN 2002 Ttg PERLINDUNGAN ANAK

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.       bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

2011, INDO DOWNLOADER - Andai Aku Jadi Gayus Tambunan ("HOT CLIPS VIDEO")

Pendampingan Atas Kasus Penganiayaan Anak Dibawah Umur Oleh Oknum Guru SD Lawewe

Dalam pendampingan ini LPPM Indonesia melalui pengurusnya, melakukan pendampingan dan pemberian Perlindungan Hukum Kepada salah seorang anak berusia 16 Tahun (AFRIANTI / CECENG), atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang PNS Guru SDN 053 Lawewe ( IDAWATI ).  LPPM Indonesia terlibat dalam pendampingan kasus penganiayaan tersebut karena dalam proses penanganan kasus tersebut yang ditangani oleh POLSEK Baebunta, pihak Korban merasa tidak mendapat kepastian dan kejelasan Hukum atas kasus yang mereka Laporkan.

Pendampingan/Advokasi Penyerobotan Lahan

 Pendampingan dan Pemberian Perlindungan Hukum atas Penyerobotan Lahan Perkebunan dan Pencurian Kayu pada lahan Perkebunan milik Warga Masyarakat di Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Program Pendampingan LPPM Indonesia

Sosialisasi Program Pelatihan Menjahit bersama LPP Khatulistiwa Palopo

Dalam melakukan pendampingan, Jajaran Pengurus LPPM Indonesia senantiasa memperhatikan Kondisi Sosial  masyarakat dimana kegiatan tersebut akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar kehadiran LPPM Indonesia dengan berbagai program yang kelak akan dilakukan benar-benar dapat berdaya guna bagi masyarakat didaerah tersebut.

Selamat Tahun Baru

Segenap Keluarga Besar LPPM Indonesia

Mengucapkan :

Selamat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1432H.

Sambut hari-hari dengan semangat baru dan Jiwa yang Bersih. Semoga apa yang telah dan kelak akan kita lakukan senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya, Amin....

PP NO. 71 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

PP NO. 71 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

PP NO. 71 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI