DIDUGA KORUPSI LAKRI SULSEL LAPORKAN KADIS PERIKANAN PALOPO

Palopo, –

Ulah pejabat nakal yang diduga telah menggagahi keuangan negara kembali diungkapkan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI).

Saiful, Ketua Dewan Pimpinan Propinsi sulawesi selatan LAKRI, mengaku telah membuat Laporan Resmi terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada penggunaan anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo tahun 2012.

DIDUGA KORUPSI DAN DISKRIMINATIF

KEPALA DESA BASSIANG TIMUR, KECAMATAN PORANG SELATAN DIMINTA MUNDUR.

Luwu,-

Selasa, 08/11/2011, Kepala Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dilaporkan kepolisi, serta diminta mundur oleh warganya, karena diduga telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Tidak puas sampai disitu, Senin,14/11/2011, akumulasi kekecewaan warga terhadap sikap dan prilaku A.Jamal Bisman AT, Kepala Desa Bassiang Timur, kemudian membawa masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Bassiang, mendatangi Kantor DPRD Luwu untuk menyampaikan aspirasinya.

DIDUGA KANGKANGI ATURAN

THM DILABOMBO DILAPORKAN

Palopo, -

Menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Palopo, membuat sejumlah elemen masyarakat geram.

Pasalnya, kehadiran Sarana Wisata Malam di Kota Religius ini, ternyata diindikasikan sarat nuansa penyimpangan, bahkan sudah mengarah kepraktek prostitusi terselubung.

DIDUGA BERDAYAKAN PUNGLI

KEPALA BPN LUTIM HINDARI WARTAWAN

Lutim, -

Pungutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat, mulai tingkat Desa, Kelurahan hingga dikantor Badan Pertanahan Nasional, terkait pengurusan Program Nasional (Prona) pengurusan sertifikat, membuat masyarakat bertanya-tanya.

Pasalnya, selain dinilai sangat memberatkan warga, menurut pengetahuan masyarakat, pengurusan sertifikat Prona itu sendiri tidak dibebankan biaya apapun.

Selain adanya pungutan yang dinilai sangat memberatkan, perbedaan pungutanbiaya yang dikenakan antara satu dengan lainnya, semakin memperkuat adanya dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan(Pungli, red).

DANA SERTIFIKASI TAKTERBAYAR

PGRI LUWU ANCAM LAPORKAN PENGELOLA

Luwu, –

Belum hilang dalam ingatan masyarakat, khususnya para guru tentang penyelewengan dana pendidikan gratis dan bantuan khusus murid yang cukup menggetarkan pejabat teras kota palopo, kini isu serupa pun mulai dihembuskan di Luwu.

Sebagaimana tetangganya, dugaan penyalahgunaan anggaran dikabupaten luwu ini pun ternyata menjadikan para guru bangsa menjadi korban.

Keberanian oknum pejabat “menggagahi” hak tenaga pendidik ini, akhirnya membuat sejumlah guru “nekat” menempuh jalur hukum.

DANA GRATIS TAHUN 2011 “MENGUAP”

SEJUMLAH ELEMEN MASYARAKAT MEMINTA APARAT BERTINDAK TEGAS

Palopo,-

Ironis, Pencairan Dana Gratis yang mencapai milyaran rupiah untuk Kota Palopo tak kunjung cair.

Dana Pendidikan gratis yang sedianya diperuntukkan bagi perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan disinyalir “digagahi” sejumlah aparat terkait.

Ditemui dibeberapa tempat terpisah, sejumlah sumber terpercaya DP menyebutkan adanya dugaan penyelewengan anggaran pendidikan tersebut.

DANA GRATIS LUWU TIMUR TIDAK JELAS

Luwu Timur, -

Dana Gratis yang seyogyanya diperuntukkan guna membantu terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkualitas, melalui peningkatan kesejahteraan Guru dan Pegawai, di Kabupaten Luwu Timur, dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat.

DEPAG PALOPO RAWAN PUNGLI

DANA BEASISWA DIDUGA “DITILEP” OKNUM PEGAWAI

Palopo, -

Sejumlah problem mewarnai pemberian bantuan “Beasiswa” bagi siswa miskin yang berada dibawah naungan Departemen Agama Kota Palopo.

Pasalnya, Dana Beasiswa yang seyogyanya diperuntukkan kepada siswa kurang beruntung tersebut, diduga telah menjadi “Sasaran Baru” para pejabat terkait.

DANA BANSOS PALOPO SALAH SASARAN APARAT PENEGAK HUKUM TUTUP MATA

Palopo, –

Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2009 – 2010 Kota Palopo yang sedianya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu (miskin), ternyata hanya dinikmati oleh Oknum Pejabat, keluarga pejabat, Oknum Pegawai Negeri Sipil, beberapa Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, serta beberapa Anggota DPRD Palopo.

Saat ditemui diruang kerjanya, Ruppe Kepala DPPKAD Kota Palopo mengakui jika bantuan sosial tersebut seharusnya diperuntukan bagi rakyat miskin.

PENYALURAN BANSOS DAN DANA BERGULIR PT. ASKES TIDAK JELAS

Palopo, -

Pengalokasian dan penggunaan sejumlah anggaran pada PT.ASKES palopo yang tidak jelas, menimbulkan pertanyaan serta sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.

Musniati, SH, Koordinator Bidang Hukum dan HAM LPPM Indonesia merasa heran terkait munculnya berbagai permasalahan pada PT.Askes, yang kemudian direspon dengan sikap “menutup diri” oleh management Perusahaan BUMN tersebut.

PENYIDIK TAK MAU PERIKSA SAKSI

Palopo, –

Kian tak jelasnya kasus dugaan pencatatan Data Palsu yang diduga dilakukan oknum pegawai Bank BNI Cabang Palopo, membuat Korban (Ronny Poniman Susanto) bernyanyi sumbang.

Melalui media ini, Ronny, (sapaan akrab korban,red), mengaku akan mengungkapkan berbagai sikap dan prilaku penyidik yang dinilainya sebagai salah satu bentuk pendzaliman hukum, halaman demi halaman, yang disebutnya “Daftar Dosa Penyidik BNI”.

Kepada wartawan media ini, Ronny mengaku jika Kasus yang dilaporkannya hampir dua tahun yang lalu, tepatnya kamis, 17 Nopember 2011, yang hingga kini belum juga tuntas, dikarenakan aparat penegak hukum yang menanganinya tidak profesional, dan terkesan hanya membuat sandiwara penyidikan.

Ronny menduga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanyalah sebuah skenario besar untuk meloloskan oknum-oknum tertentu yang diduga kuat terlibat didalam sindikat Mafia Perbankan di Bank BNI.

Untuk memperkuat tudingannya, Ronny pun menguraikankan fakta-fakta yang dimaksud.

Menurutnya, Salah satu bukti “Dosa Besar” penyidik yang menangani kasus BNI yang dilaporkannya adalah ketidakmauan penyidik memeriksa saksi-saksi yang dipandang perlu dan mengetahui dengan jelas permasalahan ini.

Bagaimana tidak, dirinya mengaku telah melihat sendiri salah satu bukti yang dimiliki penyidik yang bisa menjadi petunjuk untuk mengembangkan kasus ini, namun hingga kini penyidk belum juga menyikapinya.

Didalam bukti surat yang dilihatnya tersebut, tertera nama Andi Samsu Alam, (mantan kepala Cabang Bank BNI Kota Palopo), sebagai Pengirim data.

Dijelaskannya, Bukti surat yang dilihatnya pun baru diketahui setelah dirinya mendatangi ruang penyidik untuk mempertanyakan perkembangan kasusnya, serta mempertanyakan mengapa hanya suprianto yang ditetapkan sebagai Tersangka.

Dalam pertemuan tersebut, penyidik pun berupaya menjelaskan dan meyakinkan bahwa penetapan Suprianto sebagai “tersangka tunggal” didasarkan atas hasil penyidikan dan bukti-bukti yang dimiliki penyidik.

Guna memperkuat “Penjelasannya”, penyidik pun kemudian memperlihatkan selembar surat “bukti pengiriman data” yang selama ini dipermasalahkan oleh korban.

Namun sayangnya, “Niat Baik” penyidik untuk meyakinkan korban, justru menguak fakta jika proses penyidikan serta penetapan suprianto sebagai tersangka tunggal dalam perkara yang dilaporkan, sarat dengan nuansa “Rekayasa”.

Keyakinan korban tentang adanya skenario besar untuk menutupi pelaku lain dalam perkara tersebut, yakni ketika korban meminta agar dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan tersangka seiring dengan terungkapnya bukti tersebut, namun pihak penyidik tetap tidak melakukannya.

Selain itu, pada berbagai pertemuan dengan korban, penyidik bahkan terkesan tidak ingin menyalahkan pegawai bank, termasuk tersangka. Hal ini diperkuat dengan serangkaian pernyataan penyidik yang menyatakan jika sistem komputer lah yang salah.

Anehnya, saat Korban meminta penyidik menyita barang bukti Komputer yang selam ini dinilainya “bersalah”, penyidik lagi-lagi menjawab tidak bisa, karena selain komputer tersebut milik Bank Indonesia, setiap selesai digunakan, komputer tersebut langsung kosong secara otomatis, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambilnya untuk dijadikan Barang Bukti.

AKTIVIST LSM MENUDING PENYIDIK MAIN MATA

Terpisah, Akbar Ramang, Ketua Umum DPP LPPM Indonesia, pun mempertanyakan sikap penyidik yang tidak mau memanggil saksi-saksi yang dipandang perlu untuk mengungkap kasus Mafia Perbankan ini.

Menurutnya, jika penyidik berikeras tidak mau memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang berkompeten serta menyita Barang Bukti yang terkait dalam perkara ini, sangat besar kemungkinan penyidik telah main mata dengan para pelaku.

“kalau tidak mau periksa saksi serta tidak mau menyita barang bukti, kan sudah patut dicurigai penyidiknya.” Terang Akbar.

Lebih jauh, Aktivist yang dikenal kritis dalam menyoroti kinerja buruk aparat ini, mengaku heran dengan keengganan penyidik untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sebagaimana petunjuk jaksa.

Padahal, lanjut akbar, permintaan Jaksa penuntut umum itu sangat sederhana, dan sangat mudah didapatkan jika penyidik benar-benar serius untuk membongkar dan menuntaskan kasus ini.

Ditambahkannya, jika penyidik tidak mau kesulitan, langkah pertama yang harus dilakukan penyidik adalah menahan tersangka, memanggil saksi-saksi dari Bank Indonesia, serta lakukukan penggeledahan di Bank BNI Cabang Palopo, serta menyita Barang Bukti yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak kejahatan.

“Inikan tidak pernah dilakukan penyidik. Penahanan pun tidak pernah dilakukan dirumah tahanan.” Ungkap akbar heran.

Diyakinkannya, jika penyidik bisa melakukan semua ini, kasus ini akan mudah dituntaskan.

Menyikapi sikap penyidik yang tidak mau melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi dalam kasus tersebut, serta keengganan penyidik untuk menyita barang bukti dari Bank BNI, membuat sejumlah aktivist LSM dan kalangan Mahasiswa pun angkat bicara.

Fredy Suade, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, yang juga dikenal aktif dalam pergerakan mahasiswa dan Aksi solidaritas Anti Korupsi, dengan tegas bahkan meminta Kapolres Palopo, AKBP.Endang Rasidin,S.Ik, mencopot AKP.Amos Bija dari jabatannya selaku kasat Reskrim di Mapolres Palopo, serta melakukan penggantian penyidik, karena dinilainya telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penanggung jawab penyidik.

“Berkas sudah satu tahun lebih ditangan penyidik, dan telah sembilan kali dikembalikan jaksa beserta petunjuk penuntasannnya. Tapi penyidik belum juga mampu menyelesaikan. Inikan menandakan jika penyidik dan penanggung jawabnya sudah tidak layak.” Jelasnya.

Dalam pandangannya, beberapa hal penting telah diabakan penyidik dan kasatnya dalam penanganan proses perkara ini.

Salah satu diantaranya, yakni memanggil saksi ahli dari Bank Indonesia yang harusnya paham dan mengetahui siapa saja yang wajib bertanggungjawab dalam kasus ini, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bank Indonesia.

“Kalau penyidik dan kasat reskrimnya itu pintar dan mau serius, selain berpatokan kepada KUHP dan KUHAP serta UU No.10/1998 tentang Perbankan, coba lihat dan kaji Peraturan Perbankan yang lain lebih jauh, seperti Surat Edaran Bank Indonesi No.10/47/DPNP, atau paling tidak, lihat Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia NO.9/14/PBI/2007, khususnya ayat 1 dan 3. Disitu sangat mudah dan jelas untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.” Imbuhnya kesal.

Hal lain yang membuat Aktivist Fakultas Hukum Unanda ini kesal, yakni sikap Kasat Reskrim Palopo, AKP.Amos Bija,SH, yang terkesan menghindari korban serta para aktivist dan wartawan yang berniat mempertanyakan proses dan perkembangan kasus ini.

Dalam uraiannya, Fredy menilai penyidik dan kasatreskrim sesungguhnya sudah paham akan semua yang disampaikannya, namun dirinya lagi-lagi seolah membenarkan pendapat korban dan masyarakat yang meyakini jika Proses penyidikan yang dilakukan penyidik bersama Kasat Reskrim selaku penanggungjawab, hanyalah sebuah skenario yang berujung pada “Rekayasa Penyidikan”.

“Kasat dan penyidik itu Sarjana Hukum. Selain itu, mereka sudah puluhan tahun jadi reserse. Sangat tidak masuk akal kalau mereka tidak faham apa yang patut dilakukan. Selain itu, Undang-undang juga sangat jelas menggambarkan apa yang harus dilakukan dalam mengungkap sebuah perkara. Jadi sangat jelas, apa sebenarnya yang terjadi didalam sana” Jelas Fredy.

Dirinya hanya berharap aparat penegak hukum benar-benar menaruh perhatian terhadap korban kejahatan, sehingga para pelaku tidak dengan leluasa dan bebas berkeliaran untuk mencari korban-korban lainnya, demi mencapai dan memuaskan keinginan pribadinya.

“Selaku Aktivist dan Mahasiswa Fakultas Hukum, kami berharap, aparat penegak Hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak penegakan supremasi hukum, mampu bekerja secara profesional, sehingga masyarakat benar-benar mampu merasakan tujuan keberadaan Hukum dan Hakikat keadilan, tanpa takut akan intervensi dari siapaun juga.” Harapnya.

“Fiat justitia ruet caelum. Tegakkan keadilan, walaupun langit akan runtuh. Itulah semboyan dan prinsip yang harus dipegang teguh dalam menegakkan hukum” tegasnya mengakhiri perbincangan. (Andi/Sl).

CATATAN :

TOLONG BERITA INI DIPASANG DIHALAMAN DEPAN...!

BERITA TENTANG KASUS INI RENCANANYA AKAN KAMI BUAT DALAM BEBERAPA TAHAP, DAN TIAP TAHAP DICETAK DIHALAMAN DEPAN.

KASUS INI SEKARANG MENJADI PERHATIAN SERIUS PUBLIK DAN KALANGAN AKADEMISI DAN PRAKTISI HUKUM SERTA KALANGAN LSM DAN JURNALIST....

UNTUK ITU, KAMI MEMBUAT BERITA INI DALAM MODEL BERSERI, DARI TAHAP I HINGGA BERAKHIRNYA NANTI....

KASUS INI MENJADI PERHATIAN DAN SOROTAN PUBLIK, KARENA SUDAH SATU TAHUN SETENGAH TIDAK JUGA ADA KEJELASAN. BERKASNYA PUN TERUS DIKEMBALIKAN OLEH jpu, SEDANG PENYIDIK POLRI TAK MAU MELENGKAPI BUKTI YANG DIMINTA JPU....

PNS MENERIMA GAJI GANDA

Palopo, -

Penerimaan gaji ganda dua Orang Anggota KPU Palopo mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen Masyarakat.

Maksum Runi, S.Ag, MH, Anggota KPU, sekaligus PNS yang bekerja dilingkup Departemen Agama Kota Palopo, yang coba ditemui wartawan DP, kamis, 10/11/2011, dikantor KPU Kota Palopo, tidak berada ditempat.

BERKAS KASUS BNI TAK LENGKAP

JAKSA PERMALUKAN PENYIDIK

Palopo, –

Kasus Bank BNI vs Nasabahnya Ronny Poniman Susanto terus mendapat perhatian publik. Pasalnya, sudah satu tahun setengah kasus ini ditangan penyidik polres palopo, namun pihak penyidik seolah “tak mampu” melengkapi berkas perkaranya sesuai petunjuk jaksa.

Alhasil, Berkas perkara yang dikirim penyidik diawal masuknya AKBP.M.Guntur selaku Kapolres baru kota palopo, justru mendapat perlakuan yang mengecewakan dari Jaksa Penuntut Umum.

APARAT DITUDING MASUK ANGIN, NASIB RONNY KIAN TAK JELAS

KTIVIST LSM LAPORKAN PENYIDIK DAN PENUNTUT

Palopo, –

Tidak jelasnya penanganan kasus laporan dugaan pemalsuan data di Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan Nasabahnya ke Mapolres Palopo, membuat korban serta sejumlah Aktivist Mahasiswa dan LSM geram.

Akibatnya, korban melalui LSM Pendampingnya melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri, Kejagung, KomnasHam, dan beberapa lembaga terkait.

ANIAYA ISTRI GURU SMP DIPENJARAKAN

Palopo, -

Prilaku arogan dan tidak patut, kembali dilakukan oleh Oknum guru salah satu Sekolah Menegah Pertama ternama dikota palopo.

Adn, yang dikenal sebagai guru dan atlet Tae Kwondo diluar rumah, rupanya memiliki bakat yang sama didalam rumah tangganya. Sayangnya, lawan tandingnya kali ini adalah seorang perempuan, yang seharusnya dilindungi, yaitu istrinya yang baru beberapa bulan ia nikahi.

ANGGOTA LAPAS ANIAYA TAHANAN

KALAPAS PALOPO KESAL WARTAWAN

Palopo, –

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang seyogyanya sebagai tempat pembinaan para pelaku tindak kriminal, sepertinya sudah memiliki fungsi “tambahan” yakni tempat penindasan, penganiayaan, perdagangan gelap obat terlarang, bahkan menjadi tempat eksekusi “pembunuhan”.

Yang mengherankan, penindasan dan berbagai perlakuan tak manusiawi hingga perdagangan gelap obat terlarang ini kerap kali dilakukan atau sedikitnya melibatkan oknum aparat tertentu, yang semestinya memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan bagi para penghuni lapas dan warga masyarakat pada umumnya.

SALURAN IRIGASI LUWU AMBURADUL

SEJUMLAH AKTIVIST GERAM

Luwu,  –

Diduga akibat pekerja yang tidak profesional, pekerjaan bendungan dan saluran irigasi di Daerah Karetan-Tombang, kabupaten luwu, sulawesi selatan, Amburadul.

Sejumlah sumber yang ditemui media ini mengungkapkan bahwa Saluran Irigasi yang saat ini dikerjakan oleh beberapa perusahaan besar, ternyata sudah banyak yang ambruk.

Menyikapi informasi dan laporan masyarakat tersebut, Fredy, TIM Investigasi LPPM Indonesia angkat bicara.

KAPOLSEK WARA DIDUGA TERLIBAT PERDAGANGAN ABG

Palopo, -

Isu perdagangan anak perempuan dibawah umur dikota Palopo kian marak. Para orang tua pun semakin khawatir. Hal ini dikarenakan “sindikat” tersebut diduga melibatkan oknum aparat kepolisian.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.       bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

 

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;