DANA GRATIS TAHUN 2011 “MENGUAP”

SEJUMLAH ELEMEN MASYARAKAT MEMINTA APARAT BERTINDAK TEGAS

Palopo,-

Ironis, Pencairan Dana Gratis yang mencapai milyaran rupiah untuk Kota Palopo tak kunjung cair.

Dana Pendidikan gratis yang sedianya diperuntukkan bagi perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan disinyalir “digagahi” sejumlah aparat terkait.

Ditemui dibeberapa tempat terpisah, sejumlah sumber terpercaya DP menyebutkan adanya dugaan penyelewengan anggaran pendidikan tersebut.

Ruppe. L, Kepala Dinas Pendapatan dan Perencanaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKAD) Kota Palopo, saat ditemui wartawan DP diruang kerjanya beberapa waktu lalu mengaku telah mencairkan anggaran untuk dana tersebut. Namun, saat dilakukan penelusuran, para guru dan kepala sekolah mengaku hanya menerima dana gratis sebanyak satu triwulan (Januari-Maret).

Seorang Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan jika dana tersebut telah dicairkan, namun oleh Oknum pejabat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepada DP, sumber tersebut mengaku mendengar pernyataan tersebut dari Muh.Yamin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

Ditambahkannya, Dana Gratis tersebut juga dinikmati oleh Walikota Palopo. “Naala ngasang Walikota (Dana tersebut diambil semua Walikota, red)”, ungkap sumber tersebut dalam Bahasa Daerah.

Lebih jauh, sumber tersebut mengaku jika pernyataan tersebut dilontarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepadanya.

Dalam penuturannya kepada sumber tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, mengakui jika pertanggungjawaban pencairan dana tersebut adalah dirinya (Kepala Dinas Pendidikan, red), namun sesungguhnya dana tersebut digunakan oleh Walikota Palopo.

Sumber lain menyebutkan jika Dana Gratis yang diduga telah disalahgunakan oleh oknum pejabat tersebut senilai Rp.4,8 Milyar. Menurut sumber tersebut, satukali pencairan dana gratis mulai SD-SMP untuk Kota Palopo mencapai Rp.1,6 milyar.

Ketidakjelasan penggunaan Dana Gratis tersebut, membuat sejumlah elemen masyarakat peduli pendidikan, yang tergabung dalam Aliansi Forum Komunikasi Guru (FKG) dan LSM Kota Palopo, melakukan Aksi demonstrasi, menuntut mundur Kadis Pendidikan Kota Palopo, serta meminta aparat penegak hukum guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Gratis dan Dana BKM tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi LSM – FKG mengajukan sedikitnya empat item tuntutan;

1. Pembayaran Dana Pendidikan Gratis / BKM Triwulan II, III, dan IV Tahun 2011.
2. Perbaikan sistem Administrasi Sertifikasi dan Penggantian Pejabat/Pegawai Pengelola Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kota Palopo.
3. Penggantian Kepala Dinas Pendidikan kota Palopo.
4. Meminta Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut kasus dugaan penyalahgunaan Dana Gratis dan Dana BKM tahun 2011.

Dalam orasinya, Aliansi LSM – FKG menilai Muh.Yamin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, sudah tidak layak lagi memimpin Dinas Pendidikan, karena telah gagal mengontrol Stafnya, serta tidak mampu menunjukkan dedikasinya dalam dunia pendidikan.

“Bukannya menjamin peningkatan mutu pendidikan, justru dia yang menggerogoti dana pendidikan,” tutur seorang Guru SMP dilokasi Demonstrasi.

“Bukan hanya itu pak, dia juga sudah memeras guru-guru yang mau sertifikasi dengan meminta sejumlah uang untuk memuluskan proses sertifikasi. Setelah Dana sertifikasi cair, mereka meminta uang lagi.” Timpal salah satu rekannya.

Dalam penelusuran Wartawan DP, sejumlah sumber menyebutkan, proses “Memuluskan” sertifikasi didinas pendidikan Palopo, sarat penyimpangan dan nuansa Korupsi. Pasalnya,

“Setoran” untuk sertifikasi tersebut, bervariasi.

Coba dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan.

“Bapak tidak ada,” jawab salah satu staf kantor Walikota Palopo singkat. (Mursal/Saiful).