Kelompok Tani Lada Desa Bantilang Binaan LPPM Indonesia

Kelompok Tani Budidaya Bawang Binaan LPPM Indonesia

ILEGAL LOGING MEREBAK, APARAT DIMINTA TEGAS

Luwu,-

Maraknya pembalakan hutan disekitar wilayah pegunungan yang berbatasan Kecamatan Bua-Bastem kabupaten Luwu propinsi Sulawesi selatan, mengundang tanya.

Pasalnya, pembalakan hutan yang dilakukan sejumlah pengusaha ini disinyalir telah memasuki kawasan hutan lindung. Hal ini diperkuat dengan adanya surat panggilan yang dilayangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu kepada sejumlah masyarakat yang diduga melakukan perambahan disekitar lokasi itu.

PEMKOT LAYANI PEMBERKASAN, FORUM K-2 SIAP POLISIKAN PEJABAT

Palopo,

Kisruh pengangkatan CPNS Honorer Kategori dua (K-II) bermasalah kian memanas.

Sejak penentuan kelulusan yang diumumkan diberbagai media, sejumlah pihak menilai penetapan kelulusan honorer K-II sangat tidak manusiawi, serta sarat manipulasi. Tak ayal, sejumlah honorer yang merasa berhak namun dinyatakan tidak lulus pun bergerak.

SERAHKAN DATA “SILUMAN”, FORUM K-2 MENDAPAT PUJIAN

Palopo,

Sikap tegas Forum Pemerhati Honorer Kategori dua (K-2) dalam megusut dan mengumpulkan sejumlah data tentang  keberadaan Honorer “Siluman” kembali ditunjukkan.

Senin, 14/4/2014, bersama LSM Pendampingnya, Forum Pemerhati Honorer K-2 mendatangi ruang kerja Asisten III pemerintah Kota Palopo.

FORUM K-2 BERGERAK

SELEKSI CPNS DISINYALIR MARAK HONORER SILUMAN

SAIFUL : “Ini sungguh aneh dan tidak manusiawi. Mereka yang betul-betul mengabdi tidak lulus, sedang ada yang tidak mengabdi justru lulus. Kan aneh”.

Palopo,-

Merebaknya isu “honorer siluman” dalam seleksi CPNS Honorer Kategori II (K-2) membuat geram sejumlah pihak.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah daerah pun beramai-ramai membentuk forum komunikasi sesama honorer guna mengumpulkan sejumlah informasi dan bukti terkait keberadaan honorer siluman.

Informasi yang dihimpun wartawan media ini dilapangan menyebutkan, sejumlah forum komunikasi honorer bahkan telah melaporkan hal ini kebeberapa lembaga tinggi Negara terkait, seperti BKN Pusat, Kemenpan, Ombudsman, Mabes Polri, bahkan hingga kepada Presiden Republik Indonesia.

BERDALIH OPERASI JUDI, OKNUM KAPOLSEK DIDUGA PERAS MASYARAKAT

Luwu Utara,-

Peneggakan hukum tanpa pandang bulu merupakan cita-cita luhur bangsa yang patut mendapat apresiasi dari segenap komponen bangsa, demi member perlindungan dan kepastian hukum kepada segenap komponen masyarakat.

Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari oknum aparat penegak hukum itu sendiri, apa yang harus dilakukan, trus siapa yang harus melakukan..?

IPAL RSUD LUWU DISOAL, APARAT DIMINTA TEGAS

Luwu,-

Menumpuknya sampah dari sisa pembakaran incirator Instalasi Pengolahan Air dan Limbah (IPAL,red) diarea Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Kabupaten Luwu (RSUD Batara Guru), mengundang tanya sejumlah aktivist.

DISINYALIR BERDAYAKAN PUNGLI, AKTIVIST ANCAM LAPORKAN SATLANTAS POLRES PALOPO

Palopo, Sidakpost –

Lagi, satlantas Polres Palopo kembali mendapat sorotan tajam.

Tak tanggung-tanggung, sorotan tersebut tidak hanya menyoal kinerja satlantas yang dinilai buruk, namun juga menyoal maraknya indikasi pungutan liar (Pungli,red) yang terjadi di satuan yang dipimpin AKP.Muhabbar sebagai Kasat.

2 TAHUN KASUS BNI TAK TUNTAS

KAPOLRES DAN KASAT RESKRIM PALOPO MINTA DICOPOT

Palopo, Sidakpost –

Waktu terus berjalan, Lagi dan lagi terulang kembali, terkait penanganan kasus Nasabah Bank BNI yang tak kunjung jelas sampai sekarang ditangan satreskrim, Kapolres palopo enggan ditemui beberapa wartawan dan LSM.

OPERASI SATLANTAS PALOPO RAWAN PUNGLI

Fredi : “Siapa yang melihat dan mampu menjamin bahwa uang tilang yang diterima dilapangan betul disetor ke kas Negara. Kalau memang benar, coba buka, berapa besar dana tilang yang diterima satuan lalulintas dijalan diserahkan ke Kas Negara, khususnya diera kepemimpinan AKP.Muhabbar selaku Kasat Lantas.”

SALURAN IRIGASI LUWU AMBURADUL SEJUMLAH AKTIVIST GERAM

Luwu, Sidakpost –

Diduga akibat pekerja yang tidak profesional, pekerjaan bendungan dan saluran irigasi di Daerah Karetan-Tombang, kabupaten luwu, sulawesi selatan, Amburadul.

Sejumlah sumber yang ditemui media ini mengungkapkan bahwa Saluran Irigasi yang saat ini dikerjakan oleh beberapa perusahaan besar, ternyata sudah banyak yang ambruk.

Menyikapi informasi dan laporan masyarakat tersebut, Fredy, TIM Investigasi LPPM Indonesia angkat bicara.

“OPERASI” SATLANTAS PALOPO MERESAHKAN

KAPOLRES DIMINTA EVALUASI SATLANTAS PALOPO

FADLI : “Jika benar ada oknum anggota satlantas sering melakukan Pungli, Kapolres Palopo harus berani melakukan evaluasi dijajarannya, khususnya di kesatuan lalu lintas. Jika hal ini terus dibiarkan, publik akan menilai Kapolres Palopo telah melakukan pembiaran, atau bahkan sengaja memasang oknum-oknum tertentu guna menjadi pengumpul uang”.

Palopo,-

Operasi yang dilakukan satuan lalulintas polres palopo, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Pasalnya, operasi yang berkedok penertiban ini kerap kali dimanfaatkan oleh oknum anggota satlantas untuk memeras masyarakat, khususnya pengendara.

OKNUM JAKSA KEJARI PALOPO DIDUGA BERDAYAKAN PUNGLI

Palopo, -

Sudah jatuh ketimpa tangga. Inilah sekiranya pepatah yang layak disandang salah satu korban pencurian kendaraan bermotor di Kota Palopo.

Pasalnya, saat korban berniat mengambil motor miliknya yang dijadikan Barang Bukti dikantor kejaksaan Negeri Palopo yang dicuri beberapa waktu lalu, Ambang, salah satu Oknum Staf Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri palopo, justru meminta korban menyerahkan sejumlah uang dengan alasan yang tidak jelas.

OKNUM DINAS PENDIDIKAN BERDAYAKAN PUNGLI

Palopo, -

Ulah Ant, Oknum Pegawai Negeri Sipil di Instansi Dinas Pendidikan Palopo meresahkan masyarakat, khususnya kalangan Guru.

Mega Proyek Pembangunan DAM dan Irigasi Tomatoppe Bermasalah

Kajati Sulsel Diminta Turun Tangan

Luwu – Proyek pembangunan Bendungan dan Irigasi Tomatoppe kabupaten Luwu, Sulawesi selatan yang sangat harapkan masyarakat kabupaten Luwu, kini tinggal harapan yang takkunjung di nikmati. Mega proyek tersebut belum usai dibangun sudah ambruk.

MARK UP : PEMBANGUNAN GEDUNG SAODENRAE BERMASALAH KAJARI DIMINTA TEGAS

Palopo, –

Pembangunan Mega Proyek Gedung Serbaguna Saodenrae Convention Centre (SCC) Palopo, diduga bermasalah.

LURAH PETA DIDUGA BERDAYAKAN PUNGLI

Palopo, –

Pelayanan publik dikelurahan PETA Kota Palopo dikeluhkan sejumlah masyarakat.

Pasalnya, selain kerap kali kosong, pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan berbagai bentuk surat menyurat dikantor kelurahan tersebut, dikenakan biaya.

LPPM INDONESIA LAPORKAN DUGAAN KORUPSI SERTIFIKASI LUWU

Luwu, -

Tidak terbayarnya Dana Tunjangan sertifikasi guru di wilayah kabupaten luwu sejak tahun anggaran 2011 hingga 2013, membuat sejumlah elemen masyarakat geram.

Tak tanggung-tanggung, salah satu LSM, bahkan dengan lantang mengaku telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penyaluran tunjangan profesi guru tersebut.

LEGIUM VETERAN PALOPO MEMANIPULASI DATA

Palopo –

Maraknya aksi penipuan di kantor administrasi veteran (minvet) di Kota Palopo - Sulawesi selatan, mengundang reaksi keras. Sejumlah unsur masyarakat mengecam dan meminta kepada instansi terkait untuk mengusut tuntas kasus itu tanpa tebang pilih.

LAGI, TERKAIT KASUS BNI KASAT RESKRIM BUNGKAM

Ø   Sejumlah Aktivist mengancam ajukan yudisial review KUHAP ke MK, hingga Laporan Ke Mabes Polri dan berbagai lembaga tinggi Negara.

Palopo, –

Mandeknya penanganan kasus Nasabah Bank BNI ditangan penyidik Mapolres Palopo, membuat Aktivist Koalisi LSM-Pers bertanya-tanya.

LAGI, LPPM INDONESIA ANCAM LAPORKAN PENCETAKAN SAWAH LUWU

Luwu, –

Seolah tidak puas dengan Laporan Dugaan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pengelola dana sertifikasi Luwu, LPPM Indonesia kembali menggancang-ancang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pencetakan sawah di Kabupaten Luwu.

KEPALA SEKOLAH SD KALITATA DIDUGA ANIAYA MURID

Lutra, –

Profesi tenaga pendidik, khususnya guru, merupakan salah satu diantara beberapa profesi yang teramat mulia, baik dimata tuhan maupun dimata masyarakat. Karena “kemuliaannya”, hingga masyarakat menyebut para guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

Sayangnya, kemuliaan profesi guru akhir-akhir ini telah banyak dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

KEPALA SDN SALUPIKUNG KEBAL HUKUM

BOS DAN BANTUAN SISWA MISKIN DISINYALIR DILAHAP

Palopo,-

Pernyataan sejumlah guru dan staf SDN 54 Salupikung, Kota Palopo, terkait tindakan arogan dan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Rusmiati,S.Pd, selaku Kepala Sekolah pada SDN tersebut, tidak membuat sang Kepala Sekolah jerah.

KASUS BNI TAK TUNTAS KAPOLRES PALOPO HINDARI WARTAWAN

Palopo, –

Lagi, terkait penganan kasus Nasabah Bank BNI yang tak jelas ditangan satreskrim, Kapolres palopo enggan ditemui wartawan.

Melalui Asisten Pribadinya, AKBP.M.Guntur, S.Ik, Perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang baru beberapa bulan menduduki posisi selaku Kapolres diKota Palopo ini, ketika coba ditemui wartawan sehubungan dengan di kembalikannya berkas dari kejaksaan, hanya mengarahkan wartawan untuk menemui Humas Polres Palopo.

KASUS BNI TAK KUNJUNG USAI

Palopo, -

Bolak-baliknya berkas perkara Suprianto, tersangka kasus Bank BNI, membuat sejumlah elemen masyarakat bertanya-tanya. Polri – Jaksa, pun saling menyalahkan.

Sebagaimana telah diberitakan diberbagai media, kasus ini bermula dari munculnya nama Ronny Poniman Susanto sebagai salah satu nasabah bermasalah di Bank Indonesia.

KAPOLRES PALOPO DIPERIKSA PROPAM POLRI

Palopo, -

Mengendapnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di tangani anggota Polres Palopo Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), membawa dampak yang buruk bagi citra Kepolisian Resort Kota Palopo dibawah kepemimpinan AKBP.Fajaruddin,SH.,S.Ik.

Pasalnya, pasca ketidakjelasan Hukum yang dialami, Korban melalui kuasa pendampingnya melaporkan permasalahan yang dialaminya kepada Kepala Divisi Propam Polri.

KAPOLRES PALOPO DITUDING DAPAT JATAH PROYEK

AKBAR : “Jika benar ada Pejabat, atau Aparat Penegak Hukum mendapatkan jatah Proyek, apalagi terlibat sebagai Pelaksana, kami akan melaporkannya ke Lembaga terkait, termasuk melaporkannya ke KPK.”

KAPOLRES PALOPO ABAIKAN PROPAM POLRI

Palopo, -

Pembangkang..! Mungkin kalimat inilah yang tepat disematkan kepada Kapolres Palopo AKBP.Fajruddin terkait instruksi Kabid Propam Polda Sulselbar tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Aiptu.Tabita dan Bripka.Asrul, Anggota Satreskrim Polres Palopo unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

KAPOLRES LUWU MANDUL

KEPALA SD-SMP SATU ATAP BASTEM KEBAL HUKUM

Luwu, -

Laporan Penyelahgunaan sejumlah anggaran pada Sekolah satu atap Bastem yang dilaporkan ke Mapolres Luwu, tidak juga membuahkan hasil.

Akbar Ramang, Ketua Dewan Pimpinan Pusat LPPM Indonesia, yang melaporkan kasus tersebut merasa kecewa dengan kinerja Kepolisian di Mapolres tersebut. Menurutnya, kelambanan proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tersebut, sangat memprihatinkan dan mengundang tanda tanya bagi kalangan aktivist, khususnya bagi para penggiat anti korupsi.

KAPOLRES BARU PALOPO DIHADANG “PR” BESAR

Palopo, –

Sejumlah Pekerjaan Rumah “PR” besar menghadang Kehadiran Kapolres baru Kota Palopo.

Hal ini disampaikan Saiful saat ditemui disela-sela kegiatannya beberapa waktu lalu.

Aktivist LSM yang kerap kali muncul mendampingi korban kedzaliman oknum aparat penegak hukum ini berharap hadirnya kapolres baru dapat menuntaskan berbagai kasus yang saat ini ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Palopo, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran Aparat penegak hukum, khususnya Polri sebagai ujung tombak penegakan supremasi hukum.

KANIT DITUDING TERIMA SUAP

KASAT RESKRIM LUTRA BENTAK WARTAWAN

Lutra, –

Oknum perwira polri resort luwu utara kembali mempertontonkan arogansinya dihadapan publik.

Tidak tanggung-tanggung, sikap arogan ini pun ditujukan kepada wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di dalam kantor mapolres Luwu Utara.

Kejadian ini berawal dari informasi yang diterima wartawan media nasional Sidakpost bahwa di Satuan Reskrim Mapolres Luwu Utara marak terjadi pemerasan dan suap-menyuap, dengan tujuan membebaskan tersangka.

KADIS TAK LOYAL ANGGARAN DIPERSULIT

Luwu, -

Menarik sekaligus memprihatinkan. Setidaknya inilah yang terlintas dalam benak para wartawan dan aktivist LSM yang kebetulan diterima secara bersamaan oleh kepala Dinas pertambangan kabupaten luwu.

Bagaimana tidak, dalam penuturannya kepada para tamu, Amang Usman yang juga mengklaim dirinya sebagai deklarator pendiri Kota Palopo, menuturkan beberapa kisah “heroik” selama dirinya menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Dinas di beberapa tempat.

Salah satu kisah menonjol yang disampaikan saat itu yakni “Pembangkangan” yang dilakukannya, jika dirinya merasa perintah atasannya tidak sesuai ketentuan.

KADIS PERTAMBANGAN LUWU

DIMINTA TERTIBKAN TAMBANG GALIAN C

Luwu ,-

Maraknya tambang Pasir galian C, disepanjang sungai Makawa-Rongkong perbatasan Kabupaten Luwu - Luwu Utara, membuat beberapa Kepala Desa setempat bingung untuk menentukan sikap.

Pasalnya, dari sekian banyak tambang galian C disepanjang aliran sungai Makawa-Rongkong, hanya sebagian kecil saja yang memiliki legalitas. Dari beberapa penambang yang dulunya memiliki legalitas dari Dinas Pertambangan Kabupaten Luwu, saat ini ijin tambang tersebut pun sudah tidak berlaku lagi.

JAKSA KESAL MANTAN KETUA STAIN DIVONIS BEBAS

Palopo,–

Putusan bebas terhadap mantan Ketua STAIN Palopo Prof.Dr. H.M. Said Mahmud, Lc,MA, atas kasus pembukaan Program Studi (Prodi) Ilegal di STAIN Palopo mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak.

Graffit. L T K, SH, Jaksa Penuntut yang menangani kasus tersebut mengaku telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait kasus tersebut.

Kepada DP, Grafit menggambarkan dengan jelas kekecewaannya terhadap putusan bebas terhadap tersangka yang ditanganinya di Pengadilan Negeri Palopo.

JADI SARANG PUNGLI

JEMBATAN TIMBANG MACCOPA RESAHKAN MASYARAKAT

Maros, -

Keberadaan jembatan timbang di sepanjang jalan poros trans sulawesi, idealnya mampu memberikan dampak yang baik bagi para pengguna jalan, khususnya para pengemudi kendaraan bermotor.

Pasalnya, jika fungsi jembatan timbang yang ada tersebut betul-betul dimaksimalkan, maka dampak kerusakan jalan dan kecelakaan lalulintas akibat kelalaian dan kelebihan muatan kendaraan dari para pengemudi yang nakal, dapat dihindari.

ENGGAN DIKONFIRMASI

SEKDA LUWU HINDARI WARTAWAN

Luwu, –

Terkait pelayanan publik dijajaran pemkab luwu yang dikeluhkan sejumlah masyarakat, H.Syaiful Alam,SE, MM, Sekretaris Daerah Luwu hindari wartawan.

Coba ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu, salah satu pejabat teras kabupaten luwu ini justru tidak mau menemui wartawan dengan alasan yang tidak jelas.

Pernyataan pejabat tersebut hanya disampaikan melalui asisten pribadinya, yang juga tidak ingin diketahui namanya.

KETUA DPRD PALOPO “KEBAKARAN JENGGOT”

Palopo, -

Tudingan sejumlah masyarakat yang menilai anggota DPRD Kota Palopo menjadi makelar bahkan bekerja sebagai pelaksana proyek serta menjadi penerima Dana Bansos, membuat sejumlah wakil rakyat tersebut kebakaran jenggot.

Tasik, Ketua DPRD Kota Palopo saat dikonfirmasi via telpon selulernya, dengan keras membantah tudingan tersebut. Saat ditanya lebih jauh tentang kebenaran informasi tersebut, Ketua perwakilan rakyat Kota Palopo itupun berang, dan balik memaki wartawan.

DOSA PENYIDIK BNI TAHAP II

PENYIDIK MINTA BIAYA KEPADA KORBAN

Palopo, –

Niat korban Pemalsuan Data Nasabah di BNI Cabang Palopo, Ronny Poniman Susanto untuk membeberkan berbagai ulah “nakal” penyidik yang menangani kasus yang dilaporkannya ke Mapolres Palopo satu setengah tahun lalu, ternyata bukan isapan jempol belaka.

Pasalnya, saat menemui wartawan media ini, Ronny Poniman kembali menceritakan prilaku Oknum Penyidik di Mapolres Palopo, yang meminta agar Korban memberikan biaya kepada oknum tersebut dengan dalih biaya operasional penyidikan.

DINAS PERIKANAN PALOPO DILAPORKAN KORUPSI

KAJARI PALOPO DINILAI LAMBAN

Palopo, –

Tidak adanya informasi dari pihak kejaksaan negeri palopo sehubungan dengan perkembangan penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang di Laporkan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) wilayah Sulawesi Selatan, membuat ketua DPP Sulsel LAKRI geram.

DIMINTA TRANSPARAN, KEPALA SEKOLAH “GERAM”

Palopo, -

Sikap tertutup dan arogan yang ditunjukkan seorang Oknum Kepala Sekolah Dasar di Kota Palopo, menuai kecaman keras dari Koalisi kelembagaan di Palopo.

Kejadian tersebut berawal dari kedatangan wartawan DP yang meminta transparansi penggunaan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar 81 Langkanae, yang kemudian disambut dengan kemarahan Kepala Sekolah pada lembaga pendidikan tersebut.

DIDUGA TIDAK PROFESIONAL

KASAT RESKRIM PALOPO DICOPOT

Palopo, –

“Harimau mati meninggalkan belang, Kasat di Copot tinggalkan kasus.” pepatah baru ini mulai muncul dikalangan aktivist, seiring dicopotnya AKP.Amos Bija,SH., selaku Kasat Reskrim di Mapolres Palopo.

Menurut sejumlah aktivist, pencopotan Amos Bija selaku kasat reskrim di Mapolres Palopo, sudah merupakan sebuah hal yang wajar, karena dinilai sudah tidak mampu mengemban tugas selaku penanggung jawab langsung penyidik.

DIDUGA SARAT KORUPSI

PEMBANGUNAN JEMBATAN BALUBU TERBENGKALAI

Luwu, –

Pembangunan Jembatan sungai Balubu yang dianggarkan pada tahun 2012 dengan nomor kontrak : 03/KONT/PPK-PJB/DAU/BN/VIII/2012 yang hingga kini belum juga tuntas, mengundang kegelisahan aktivist penggiat anti korupsi.

Saiful, Ketua Dewan Pimpinan Propinsi Sulawesi selatan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) yang ditemui disela-sela kegiatanya di sebuah cafe di Opsal Plaza, Kota Palopo, meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan madeknya proyek pembangunan jembatan bernilai milyaran rupiah ini.

DIDUGA SARAT KORUPSI

INSTALASI AIR DESA BUANGIN AMBURADUL

Lutra, –

Lagi, keuangan negara kembali disinyalir dirampok orang-orang tidak bertanggung jawab.

Hal ini diungkapkan sejumlah masyarakat desa buangin saat wartawan media ini melakukan penelusuran proyek pembangunan instalasi pipa air di Desa Buangin.

DIDUGA MAIN MATA

JAKSA MEMAKI KORBAN

Palopo, -

Lagi, sikap arogan dan tidak etis kembali dipertontonkan Mattana Parandangi,SH.,MH, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Palopo kepada korban pengeroyokan.

Prilaku kurang etis dari Oknum Jaksa tersebut terungkap saat Korban dan keluarganya, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Palopo untuk mempertanyakan kelanjutan proses penanganan kasus yang dilaporkannya beberapa bulan lalu melalui Kepolisian Resort Kota Palopo.

DIDUGA LAPAS PALOPO BERDAYAKAN PUNGLI

Palopo, -

Merebaknya isu terkait berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Palopo membuat sejumlah elemen masyarakat prihatin.

Pasalnya, Lapas yang harusnya menjadi tempat pembinaan bagi terpidana, justru menjadi tempat “pembibitan” benih-benih tindak pidana baru.

Keterangan dari berbagai sumber terpercaya media ini mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran yang diduga kuat dilakukan dengan sengaja oleh oknum sipir lapas Palopo.

DIDUGA KORUPSI LAKRI SULSEL LAPORKAN KADIS PERIKANAN PALOPO

Palopo, –

Ulah pejabat nakal yang diduga telah menggagahi keuangan negara kembali diungkapkan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI).

Saiful, Ketua Dewan Pimpinan Propinsi sulawesi selatan LAKRI, mengaku telah membuat Laporan Resmi terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada penggunaan anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo tahun 2012.

DIDUGA KORUPSI DAN DISKRIMINATIF

KEPALA DESA BASSIANG TIMUR, KECAMATAN PORANG SELATAN DIMINTA MUNDUR.

Luwu,-

Selasa, 08/11/2011, Kepala Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dilaporkan kepolisi, serta diminta mundur oleh warganya, karena diduga telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Tidak puas sampai disitu, Senin,14/11/2011, akumulasi kekecewaan warga terhadap sikap dan prilaku A.Jamal Bisman AT, Kepala Desa Bassiang Timur, kemudian membawa masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Bassiang, mendatangi Kantor DPRD Luwu untuk menyampaikan aspirasinya.

DIDUGA KANGKANGI ATURAN

THM DILABOMBO DILAPORKAN

Palopo, -

Menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Palopo, membuat sejumlah elemen masyarakat geram.

Pasalnya, kehadiran Sarana Wisata Malam di Kota Religius ini, ternyata diindikasikan sarat nuansa penyimpangan, bahkan sudah mengarah kepraktek prostitusi terselubung.

DIDUGA BERDAYAKAN PUNGLI

KEPALA BPN LUTIM HINDARI WARTAWAN

Lutim, -

Pungutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat, mulai tingkat Desa, Kelurahan hingga dikantor Badan Pertanahan Nasional, terkait pengurusan Program Nasional (Prona) pengurusan sertifikat, membuat masyarakat bertanya-tanya.

Pasalnya, selain dinilai sangat memberatkan warga, menurut pengetahuan masyarakat, pengurusan sertifikat Prona itu sendiri tidak dibebankan biaya apapun.

Selain adanya pungutan yang dinilai sangat memberatkan, perbedaan pungutanbiaya yang dikenakan antara satu dengan lainnya, semakin memperkuat adanya dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan(Pungli, red).

DANA SERTIFIKASI TAKTERBAYAR

PGRI LUWU ANCAM LAPORKAN PENGELOLA

Luwu, –

Belum hilang dalam ingatan masyarakat, khususnya para guru tentang penyelewengan dana pendidikan gratis dan bantuan khusus murid yang cukup menggetarkan pejabat teras kota palopo, kini isu serupa pun mulai dihembuskan di Luwu.

Sebagaimana tetangganya, dugaan penyalahgunaan anggaran dikabupaten luwu ini pun ternyata menjadikan para guru bangsa menjadi korban.

Keberanian oknum pejabat “menggagahi” hak tenaga pendidik ini, akhirnya membuat sejumlah guru “nekat” menempuh jalur hukum.

DANA GRATIS TAHUN 2011 “MENGUAP”

SEJUMLAH ELEMEN MASYARAKAT MEMINTA APARAT BERTINDAK TEGAS

Palopo,-

Ironis, Pencairan Dana Gratis yang mencapai milyaran rupiah untuk Kota Palopo tak kunjung cair.

Dana Pendidikan gratis yang sedianya diperuntukkan bagi perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan disinyalir “digagahi” sejumlah aparat terkait.

Ditemui dibeberapa tempat terpisah, sejumlah sumber terpercaya DP menyebutkan adanya dugaan penyelewengan anggaran pendidikan tersebut.

DANA GRATIS LUWU TIMUR TIDAK JELAS

Luwu Timur, -

Dana Gratis yang seyogyanya diperuntukkan guna membantu terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkualitas, melalui peningkatan kesejahteraan Guru dan Pegawai, di Kabupaten Luwu Timur, dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat.

DEPAG PALOPO RAWAN PUNGLI

DANA BEASISWA DIDUGA “DITILEP” OKNUM PEGAWAI

Palopo, -

Sejumlah problem mewarnai pemberian bantuan “Beasiswa” bagi siswa miskin yang berada dibawah naungan Departemen Agama Kota Palopo.

Pasalnya, Dana Beasiswa yang seyogyanya diperuntukkan kepada siswa kurang beruntung tersebut, diduga telah menjadi “Sasaran Baru” para pejabat terkait.

DANA BANSOS PALOPO SALAH SASARAN APARAT PENEGAK HUKUM TUTUP MATA

Palopo, –

Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2009 – 2010 Kota Palopo yang sedianya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu (miskin), ternyata hanya dinikmati oleh Oknum Pejabat, keluarga pejabat, Oknum Pegawai Negeri Sipil, beberapa Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, serta beberapa Anggota DPRD Palopo.

Saat ditemui diruang kerjanya, Ruppe Kepala DPPKAD Kota Palopo mengakui jika bantuan sosial tersebut seharusnya diperuntukan bagi rakyat miskin.

PENYALURAN BANSOS DAN DANA BERGULIR PT. ASKES TIDAK JELAS

Palopo, -

Pengalokasian dan penggunaan sejumlah anggaran pada PT.ASKES palopo yang tidak jelas, menimbulkan pertanyaan serta sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.

Musniati, SH, Koordinator Bidang Hukum dan HAM LPPM Indonesia merasa heran terkait munculnya berbagai permasalahan pada PT.Askes, yang kemudian direspon dengan sikap “menutup diri” oleh management Perusahaan BUMN tersebut.

PENYIDIK TAK MAU PERIKSA SAKSI

Palopo, –

Kian tak jelasnya kasus dugaan pencatatan Data Palsu yang diduga dilakukan oknum pegawai Bank BNI Cabang Palopo, membuat Korban (Ronny Poniman Susanto) bernyanyi sumbang.

Melalui media ini, Ronny, (sapaan akrab korban,red), mengaku akan mengungkapkan berbagai sikap dan prilaku penyidik yang dinilainya sebagai salah satu bentuk pendzaliman hukum, halaman demi halaman, yang disebutnya “Daftar Dosa Penyidik BNI”.

Kepada wartawan media ini, Ronny mengaku jika Kasus yang dilaporkannya hampir dua tahun yang lalu, tepatnya kamis, 17 Nopember 2011, yang hingga kini belum juga tuntas, dikarenakan aparat penegak hukum yang menanganinya tidak profesional, dan terkesan hanya membuat sandiwara penyidikan.

Ronny menduga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanyalah sebuah skenario besar untuk meloloskan oknum-oknum tertentu yang diduga kuat terlibat didalam sindikat Mafia Perbankan di Bank BNI.

Untuk memperkuat tudingannya, Ronny pun menguraikankan fakta-fakta yang dimaksud.

Menurutnya, Salah satu bukti “Dosa Besar” penyidik yang menangani kasus BNI yang dilaporkannya adalah ketidakmauan penyidik memeriksa saksi-saksi yang dipandang perlu dan mengetahui dengan jelas permasalahan ini.

Bagaimana tidak, dirinya mengaku telah melihat sendiri salah satu bukti yang dimiliki penyidik yang bisa menjadi petunjuk untuk mengembangkan kasus ini, namun hingga kini penyidk belum juga menyikapinya.

Didalam bukti surat yang dilihatnya tersebut, tertera nama Andi Samsu Alam, (mantan kepala Cabang Bank BNI Kota Palopo), sebagai Pengirim data.

Dijelaskannya, Bukti surat yang dilihatnya pun baru diketahui setelah dirinya mendatangi ruang penyidik untuk mempertanyakan perkembangan kasusnya, serta mempertanyakan mengapa hanya suprianto yang ditetapkan sebagai Tersangka.

Dalam pertemuan tersebut, penyidik pun berupaya menjelaskan dan meyakinkan bahwa penetapan Suprianto sebagai “tersangka tunggal” didasarkan atas hasil penyidikan dan bukti-bukti yang dimiliki penyidik.

Guna memperkuat “Penjelasannya”, penyidik pun kemudian memperlihatkan selembar surat “bukti pengiriman data” yang selama ini dipermasalahkan oleh korban.

Namun sayangnya, “Niat Baik” penyidik untuk meyakinkan korban, justru menguak fakta jika proses penyidikan serta penetapan suprianto sebagai tersangka tunggal dalam perkara yang dilaporkan, sarat dengan nuansa “Rekayasa”.

Keyakinan korban tentang adanya skenario besar untuk menutupi pelaku lain dalam perkara tersebut, yakni ketika korban meminta agar dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan tersangka seiring dengan terungkapnya bukti tersebut, namun pihak penyidik tetap tidak melakukannya.

Selain itu, pada berbagai pertemuan dengan korban, penyidik bahkan terkesan tidak ingin menyalahkan pegawai bank, termasuk tersangka. Hal ini diperkuat dengan serangkaian pernyataan penyidik yang menyatakan jika sistem komputer lah yang salah.

Anehnya, saat Korban meminta penyidik menyita barang bukti Komputer yang selam ini dinilainya “bersalah”, penyidik lagi-lagi menjawab tidak bisa, karena selain komputer tersebut milik Bank Indonesia, setiap selesai digunakan, komputer tersebut langsung kosong secara otomatis, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambilnya untuk dijadikan Barang Bukti.

AKTIVIST LSM MENUDING PENYIDIK MAIN MATA

Terpisah, Akbar Ramang, Ketua Umum DPP LPPM Indonesia, pun mempertanyakan sikap penyidik yang tidak mau memanggil saksi-saksi yang dipandang perlu untuk mengungkap kasus Mafia Perbankan ini.

Menurutnya, jika penyidik berikeras tidak mau memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang berkompeten serta menyita Barang Bukti yang terkait dalam perkara ini, sangat besar kemungkinan penyidik telah main mata dengan para pelaku.

“kalau tidak mau periksa saksi serta tidak mau menyita barang bukti, kan sudah patut dicurigai penyidiknya.” Terang Akbar.

Lebih jauh, Aktivist yang dikenal kritis dalam menyoroti kinerja buruk aparat ini, mengaku heran dengan keengganan penyidik untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sebagaimana petunjuk jaksa.

Padahal, lanjut akbar, permintaan Jaksa penuntut umum itu sangat sederhana, dan sangat mudah didapatkan jika penyidik benar-benar serius untuk membongkar dan menuntaskan kasus ini.

Ditambahkannya, jika penyidik tidak mau kesulitan, langkah pertama yang harus dilakukan penyidik adalah menahan tersangka, memanggil saksi-saksi dari Bank Indonesia, serta lakukukan penggeledahan di Bank BNI Cabang Palopo, serta menyita Barang Bukti yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak kejahatan.

“Inikan tidak pernah dilakukan penyidik. Penahanan pun tidak pernah dilakukan dirumah tahanan.” Ungkap akbar heran.

Diyakinkannya, jika penyidik bisa melakukan semua ini, kasus ini akan mudah dituntaskan.

Menyikapi sikap penyidik yang tidak mau melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi dalam kasus tersebut, serta keengganan penyidik untuk menyita barang bukti dari Bank BNI, membuat sejumlah aktivist LSM dan kalangan Mahasiswa pun angkat bicara.

Fredy Suade, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, yang juga dikenal aktif dalam pergerakan mahasiswa dan Aksi solidaritas Anti Korupsi, dengan tegas bahkan meminta Kapolres Palopo, AKBP.Endang Rasidin,S.Ik, mencopot AKP.Amos Bija dari jabatannya selaku kasat Reskrim di Mapolres Palopo, serta melakukan penggantian penyidik, karena dinilainya telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penanggung jawab penyidik.

“Berkas sudah satu tahun lebih ditangan penyidik, dan telah sembilan kali dikembalikan jaksa beserta petunjuk penuntasannnya. Tapi penyidik belum juga mampu menyelesaikan. Inikan menandakan jika penyidik dan penanggung jawabnya sudah tidak layak.” Jelasnya.

Dalam pandangannya, beberapa hal penting telah diabakan penyidik dan kasatnya dalam penanganan proses perkara ini.

Salah satu diantaranya, yakni memanggil saksi ahli dari Bank Indonesia yang harusnya paham dan mengetahui siapa saja yang wajib bertanggungjawab dalam kasus ini, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bank Indonesia.

“Kalau penyidik dan kasat reskrimnya itu pintar dan mau serius, selain berpatokan kepada KUHP dan KUHAP serta UU No.10/1998 tentang Perbankan, coba lihat dan kaji Peraturan Perbankan yang lain lebih jauh, seperti Surat Edaran Bank Indonesi No.10/47/DPNP, atau paling tidak, lihat Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia NO.9/14/PBI/2007, khususnya ayat 1 dan 3. Disitu sangat mudah dan jelas untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.” Imbuhnya kesal.

Hal lain yang membuat Aktivist Fakultas Hukum Unanda ini kesal, yakni sikap Kasat Reskrim Palopo, AKP.Amos Bija,SH, yang terkesan menghindari korban serta para aktivist dan wartawan yang berniat mempertanyakan proses dan perkembangan kasus ini.

Dalam uraiannya, Fredy menilai penyidik dan kasatreskrim sesungguhnya sudah paham akan semua yang disampaikannya, namun dirinya lagi-lagi seolah membenarkan pendapat korban dan masyarakat yang meyakini jika Proses penyidikan yang dilakukan penyidik bersama Kasat Reskrim selaku penanggungjawab, hanyalah sebuah skenario yang berujung pada “Rekayasa Penyidikan”.

“Kasat dan penyidik itu Sarjana Hukum. Selain itu, mereka sudah puluhan tahun jadi reserse. Sangat tidak masuk akal kalau mereka tidak faham apa yang patut dilakukan. Selain itu, Undang-undang juga sangat jelas menggambarkan apa yang harus dilakukan dalam mengungkap sebuah perkara. Jadi sangat jelas, apa sebenarnya yang terjadi didalam sana” Jelas Fredy.

Dirinya hanya berharap aparat penegak hukum benar-benar menaruh perhatian terhadap korban kejahatan, sehingga para pelaku tidak dengan leluasa dan bebas berkeliaran untuk mencari korban-korban lainnya, demi mencapai dan memuaskan keinginan pribadinya.

“Selaku Aktivist dan Mahasiswa Fakultas Hukum, kami berharap, aparat penegak Hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak penegakan supremasi hukum, mampu bekerja secara profesional, sehingga masyarakat benar-benar mampu merasakan tujuan keberadaan Hukum dan Hakikat keadilan, tanpa takut akan intervensi dari siapaun juga.” Harapnya.

“Fiat justitia ruet caelum. Tegakkan keadilan, walaupun langit akan runtuh. Itulah semboyan dan prinsip yang harus dipegang teguh dalam menegakkan hukum” tegasnya mengakhiri perbincangan. (Andi/Sl).

CATATAN :

TOLONG BERITA INI DIPASANG DIHALAMAN DEPAN...!

BERITA TENTANG KASUS INI RENCANANYA AKAN KAMI BUAT DALAM BEBERAPA TAHAP, DAN TIAP TAHAP DICETAK DIHALAMAN DEPAN.

KASUS INI SEKARANG MENJADI PERHATIAN SERIUS PUBLIK DAN KALANGAN AKADEMISI DAN PRAKTISI HUKUM SERTA KALANGAN LSM DAN JURNALIST....

UNTUK ITU, KAMI MEMBUAT BERITA INI DALAM MODEL BERSERI, DARI TAHAP I HINGGA BERAKHIRNYA NANTI....

KASUS INI MENJADI PERHATIAN DAN SOROTAN PUBLIK, KARENA SUDAH SATU TAHUN SETENGAH TIDAK JUGA ADA KEJELASAN. BERKASNYA PUN TERUS DIKEMBALIKAN OLEH jpu, SEDANG PENYIDIK POLRI TAK MAU MELENGKAPI BUKTI YANG DIMINTA JPU....

PNS MENERIMA GAJI GANDA

Palopo, -

Penerimaan gaji ganda dua Orang Anggota KPU Palopo mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen Masyarakat.

Maksum Runi, S.Ag, MH, Anggota KPU, sekaligus PNS yang bekerja dilingkup Departemen Agama Kota Palopo, yang coba ditemui wartawan DP, kamis, 10/11/2011, dikantor KPU Kota Palopo, tidak berada ditempat.

BERKAS KASUS BNI TAK LENGKAP

JAKSA PERMALUKAN PENYIDIK

Palopo, –

Kasus Bank BNI vs Nasabahnya Ronny Poniman Susanto terus mendapat perhatian publik. Pasalnya, sudah satu tahun setengah kasus ini ditangan penyidik polres palopo, namun pihak penyidik seolah “tak mampu” melengkapi berkas perkaranya sesuai petunjuk jaksa.

Alhasil, Berkas perkara yang dikirim penyidik diawal masuknya AKBP.M.Guntur selaku Kapolres baru kota palopo, justru mendapat perlakuan yang mengecewakan dari Jaksa Penuntut Umum.

APARAT DITUDING MASUK ANGIN, NASIB RONNY KIAN TAK JELAS

KTIVIST LSM LAPORKAN PENYIDIK DAN PENUNTUT

Palopo, –

Tidak jelasnya penanganan kasus laporan dugaan pemalsuan data di Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan Nasabahnya ke Mapolres Palopo, membuat korban serta sejumlah Aktivist Mahasiswa dan LSM geram.

Akibatnya, korban melalui LSM Pendampingnya melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri, Kejagung, KomnasHam, dan beberapa lembaga terkait.